Soal Keagenan LPG 3 Kg, Anggota Komisi III DPR RI Ir. Mulyadi Akan Diseret Keranah Hukum

Aldefri Malin Bagindo SH, penhacara dari Law Office Priority Jakarya, sedang membacakan eksepsi dalam persidangan beberapa waktu lalu.
Aldefri Malin Bagindo SH, penhacara dari Law Office Priority Jakarya, sedang membacakan eksepsi.

Bk. Tinggi Merapinews. Aldefri SH, pengacara dari associate Law Office Priority akan menyeret oknum anggota komisi III DPR RI Ir. Mulyadi keranah hukum sebagai pesakitan. Pengacara itu menilai perbuatan yang dilakukan anggota komisi III sudah diluar kewajaran. “Sebagai wakil rakyat, Mulyadi seharusnya membela rakyat dan tidak menyakiti, tapi yang terjadi justru sebaliknya”, ujar pengacara itu dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negri Bukittinggi Selasa 7/10.

Sidang yang diketuai hakim Supriyatna Rahmad SH yang beranggotakan hakim Maria Mutiara SH dan Dewi Yanti SH, Aldefri mengungkapkan bahwa klienya Afridonis (45) merupakan seorang pemilik usaha kecil dan menengah yang berniat untuk mengembangkan usahanya, dan iapun mengadukan nasibnya kepada perwakilanya di DPR RI, tentang sulitnya ia mendapatkan izin usaha keagenan LPG 3 kg, gayungpun bersambut Mulyadi bersedia membantu konstituenya, ujar Aldefri ketika ia membacakan pembelaan (eksepsi) klienya, tapi dalam perjalanan anggota dewan terhormat itu mengingkari perjanjian yang telah disepakati itu. Pengacara itu menilai apa yang dilakukan oleh Mulyadi terhadap klienya juga berdampak luas kepada masyarakat penerima manfaat Liqufied Petrolium Gas (LPG) 3 Kg, untuk mendapatkan LPG 3 Kg, masyarakat harus membeli diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) berkisar antara Rp. 25.000,- sampai Rp. 30.000,- padahal HET yang telah ditetapkan pemerintah hanya Rp. 17.000,- pertabung. “Apakah ini bukan membebani perekonomian masyarakat?”, ujarnya balik bertanya. Untuk hal ini saya akan menggugatnya dengan melakukan upaya hukum lain terhadapnya

Menurut pengacara muda itu, apa yang dilakukan anggota komisi III yang membidangi hukum sudah tidak sewajarnya, apalagi dengan kedudukanya sebagai anggota dewan terhormat. Lebih ironis lagi, katanya untuk mendapatkan ke agenan Gas LPG 3 Kg terlebih dahulu harus membayar uang kompensasi senilai Rp. 500 juta, Jadi apa yang dilakukan Mulyadi terhadap klienya itu juga telah membebani masyatakat dan dunia usaha dengan biaya tinggi, padahal subsidi itu dimaksudkan pemerintah agar masyarakat tidak terbebani.

Menurutnya, kasus itu sendiri berawal pada tahun 3015 lalu di Grand Rocky Bukittinggi, ketika kliennya berkeinginan untuk dapat menjadi salah seorang agen LPG 3 Kg di Bukittinggi. Bak gayung bersambut, Ir Mulyadi menyanggupinya, karena saat itu Anggota Dewan terhormat itu merupakan salah seorang anggota komisi VII FPR RI, yang membidangi energi dan sumber daya manusia, riset dan tehnologi, limgkungan hidup dan kementrian SDM yang membawahi BUMN tempat bernaungnyw PT Pertamina, dan dengan sendirinya tentu lebih memudahkan ia (Mulyadi…red) dapat memenuhi harapan klien saya untuk dapat menjafi agen LPG 3 Kg.

Kenyataan, dalam kepengurusan izin ke agenan itu Sdr Mulayadi bermain cantik, ia tidak muncul kepermukaan, melainkan mamanfaatkan jasa sopir pribadinya yang bernama Mursanto, untuk mengurus berbagai hal termasuk membuat perjanjian kerjasama dihadapan notaris. Dalam perjanjian itu, tutur Aldefri, disepakati pembagian hasil 60 dan 40 persent, artinya klien saya sebagai pemilik badan usaha Cv Aslam, hanya mendapat 40 persen dari profit usaha, lain kesempatan klien saya juga memiliki aset lain seperti karyawan yang harus menerima upah, unit transportasi, peralatan keselatan kerja dan sarana penunjang lain sebagai bentuk persyaratan.

Terdakwa Afridonis, direktur Cv. Aslam.

Jadi tidak pada tempatnya kalau klien saya telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwa oleh Jaksa penuntut umum, “Dakwaan jaksa sangat mengada ada, kabur dan penuh kebohongan, apalagi kalau mendakwa klien saya telah melakukan penggelapan uang transpor fee yang merupakan keuntungan langsung dari nett profitt dari Pertamina. Itu tidak benar, ujar pengacara itu.

Pada bagian lain pembelaanya, pengacara muda dari associate Priority jakarta itu mengungkapkan, bahwa akta perjanjian yang dibuat tanggal 9 November 2015 tahun lalu itu, menyatakan pembayaran uang jasa tersebut dilakukan dalam rentang waktu setiap dua tahun dengan systim pembagian keuntungan “nett profit” setiap bulanya, akan tetapi pelapor dalam hal ini Mulyadi melalui sopirnya Mursanto, melakukan penagihan tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Bahkan, tuturnya baru saja ke agenan Gas itu berjalan dua bulan, Mulyadi sudah melakukan penagihan, jumlah tagihan itu tidak lagi sesuai atau mengacu pada perjanjian, ada kesan Mulyadi melakukan penagihan sesuai dengan keinginanya sendiri tanpa mempertimbangkan fakta yang sesungghuhnya.

“Jadi unsur pidana yang didakwa Jaksa penuntut umum terhadap klien saya tidak terpenuhi. Untuk itu kamii berharap majelis hakim benar benar mempertimbangkan eksepsi (pembelaan) atau keberatan kami berdasarkan due process sesuai dengan hukum due the law, sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan putusan yang menggugurkan dakwaan Jaksa penuntut umum dan, membebaskan klien kami dari semua dakwaan. “Kami akan menyanggah atau akan melawan eksepsi kuasa hukum terdakwa pada sidang yang akan digelar Kamis 9 Juli mendatang”, ujar Jaksa pemuntut umum dari Kejaksaan Negri Bukittinggi Yati Helfitra SH. (asroel bb)

1 Trackback / Pingback

  1. Hak Jawab Ir Mulyadi Terkait Pemberitaan Persidangan LPG di Bukittinggi – Tabloid Merapi News

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*