Kepala Dinas Pasar Permalukan Walikota Bukittinggi Dihadapan Ketua DPRD

Bk. Tinggi, merapinews.
Kepala Dinas Pasar Muhammad Idris, S.os, permalukan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Itu ia ungkapkan dihadapan 763 pedagang pemilik kartu kuning korban kebakaran pusat pertokoan (perdagangan) pasar atas yang terbakar 30 Oktober 2017 tahun lalu.

Cara ia mempermalukan walikota itu, setelah para pedagang korban kebakaran mengadukan nasib mereka ke DPRD Bukittinggi Senin 21/10, terkait dengan pengumuman yang diterbitkan Kadis Pasar itu tanggal 11 Oktober lalu agar para pemilik kartu kuning segera melakukan pendaftaran ulang tere2hitung dari tanggal 14 Oktober sampai 30 Oktober.

Poin penutup dari pengumuman Kadis Pasar Bukittinggi no. 5112/677/DKUMKMdp/X/2019, menyebut apabila para pedagang tidak melakukan daftar ulang, maka hak mereka akan hilang. Namun anehnya surat pengumuman yang ditujukanya kepada pedagang tidak mempunyai tindasan.

Berangkat dari sinilah pemilik kartu kuning Young Happy, mengintrupsi, bahwa Surat pengumuman itu dibuat atas kebijakan oknum Kadis Pasar itu sendiri. “Atas nama para pedagang korban kebakaran, kami minta Kadis Pasar Bukittinggi mencabut surat itu, karena dibuat atas kebijakan Kadis Pasar itu sendiri”, tukas Young Happy.

Dihadiri Ketua DPRD Bukittinggi Herman Syofyan, dan delapan orang anggota DPRD Bukittinggi lainya. Muhammad Idris tidak mau kalah siap. Dan tegas ia menolak keinginan para pedagang itu. “Saya menolak mencabut surat pengumuman itu, karena surat itu dibuat setelah sepengetahuan atasan saya”, ujarnya.

Walikota?, sergah pedagang pemilik kartu kuning tadi. Namun Kadis Pasar Muhammad Idris, tidak mengelak. Itu artinya kata Young Happy. Walikota Bukittinggi cuci tangan?, disambut geeer para peserta dengan tepukan tangan.

Kalau terjadi kasus hukum, urai Young Heppy, maka andalah yang bertanggung jawab. Dan bisa jadi dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan, pusat perdagangan yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat senilai Rp. 292 miliar untuk korban kebakaran itu akan deadloc dan belum bisa difungsikan, karena kasusnya bersentuhan dengan hukum. “Kami akan menggugat melalui jalur hukum”, tandasnya

Kisruh yang terjadi dipusat pertokoan Pasar Atas Bukittinggi, setelah Pemko Bukittinggi mengklaim lahan itu merupakan lahan pinjam pakai Pemko Bukittinggi, berdasarkan alas hak itulah Pemko Bukittinggi, berupaya mengkebiri hak-hak masyarakat pemilik toko dengan mengajukan hak kepemilikan (sertifikat pinjam pakai) atas nama pemerintah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bukittinggi. Sehingga Februari 2018 BPN menerbitkan sepucuk serifikat hak pinjam pakai nomor 21/2/2018.

Sejatinya, lahan pusat pertokoan pasar atas itu merupakan lahan ulayat yang dimiliki empat puluh nagari dikawasan Kab. Agam. Seharusnya Pemko Bukittinggi, setiap kali mengambil kebiajakan terkait dengan pasar atas itu seharusnya dimusyawarahkan. Tapi selama ini hal itu tidak pernah dilakukan oleh Pemko Bukittinggi, tutur Ketua Perhimpunan Pemilik Toko Korban Kebakaran Pasar Atas (PPTKPA) Yulius Rustam.

“Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan kalau dilakukan dengan jalan musyawarah. Hal itu yang tidak pernah dilakukan Pemko Bukittingg selama ini”, sesal Yulius Rustam

Menjawab pertanyaan Ketua devinitif DPRD kota Bukittinggi priode 2019-2024 Herman Syofyan, berjani akan mencarikan soslusi dalam waktu dekat. Dan ia mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pedagang pemilik toko oasar atas itu. “Saya ucapkan terimakasih atas kehsdiran para pedagang yang telah menyalurkan aspirasinya ke DPRD Bukittingi”, ujarnya. (Asroel BB)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*