Tiga Bulan Gaji Tak Dibayar 60 Orang Pekerja Tambang Cv. Tahiti Coal Sawahlunto Meradang

Sawahlunto. Merapinews. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Wendra Ronny Putra, menyesalkan tindakan perusahaan tambang batubara Cv. Tahiti Coal Sawahlunto yang merumahkan 60 karyawanya.

Penyesalan yang sama juga ia sampaikannya karena perusahaan pemilik konsensi tambang batubara seluas 53,80 hektar dikawasan desa Sikalang, Dusun Sibanta kota Sawahlunto, tidak membayar gaji para penambang selama tiga bulan.

Ia menyatakan hal itu menjawab pertanyaan, karena pimilik perusahaan seperti lepas tangan dengan nasib para pekerja mereka, padahal para buruh tambang itu sangat mengharapkan hasil keringat mereka dalam bentuk upah dapat dibayar untuk menghidupi para keluarga dan kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Menurut ketua LBH Padang itu. Pemerintah kota Sawahlunto dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja kota itu sudah harus turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Demikian juga halnya Dinas Sumber Daya Mineral (SDM) Prov. Sumbar, agar meninjau kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut sudah melanggar kesepakatan seperti yang terungkai dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja.

Pada fasal 1 ayat 6, tukas wakil ketua Lembaga Invesrigasi Badan Penyelamat Aset Negara (LI BAPAN) Sumbar Zainal Abiddin Hs, ditempat terpisah menyebut, perusahaan yang mempekerjakan orang harus membayar upah. Kalau tidak, katanya sambil menyetir sangsi pidana yang tertuang dalam penjelasan fasal 185 ayat 1. Pemilik perusahaan dapat dikenakan sangsi hukum pidana kurungan selama empat tahun atau denda Rp. 100 juta.

Tapi Darial Erry, sebagai salah seorang pemilik perusahaan tambang itu tidak bergeming, justru ia membantah kalau pihaknya telah menelantarkan para buruh tambang yang bekerja diperusahaanya. Namun ia juga mengakui kalau pihaknya juga memperkerjakan orang diperusahaan tambang itu, tapi sifatnya buruh harian. “Jadi gaji yang kami bayar sesuai dengan kehadiran mereka”, ujarnya menjawab pertanyaan melalui pesan WA.

Pada bagian lain, wakil rakyat Sawahlunto dari fraksi PDIP itu, justru menuding dua petinggi Cv. Tahiti Coal Noval dan Ismet.
Mereka itulah yang bertanggung jawab sebagai pemimpin perusahaan, ujarnya.

Pernyataan Dasriel Erry, itu sontak dibantah direktur Cv Tahiti Coal Ismet. Menurut Usmet, Dasrial Erry itu memang wakilnya diperusahaan, tapi merekrut pekerja tambang diperusahaan ia lakukan sendiri tanpa tanpa konsultasi dengan saya sebagai direktur, ujar mantan wakil walikota Sawahlunto itu.

Meski tidak banyak keterangan yang dapat dikorek dari mantan wakil walikota Sawahlunto itu. Namun perusahaan tambang dalam yang kini mendapat banyak sorotan itu, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penertiban paksa, setelah Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Sumbar, melakukam advokasi atas kerusakan lingkungan dan pemungkiman masyarakat akibat dampak ekploitasi tambang konon tidak mengindahkan lingkungan. “Pekan ini akan ada tim dari Pemprov Sumbar yang akan melakukan penertiban terhadap perusahaan itu”, ujar sebuah sumber di Pemprov Sumbar.

Selain penertiban aktivitas tambang dalam yang dilakukan Cv. Tahiti Coal, masih ada satu tim lainya yang akan melakukan pemeriksaan aset daerah senilai Rp. 600 juta berupa barang inventaris rumah dinas mantan wakil walikota. Konon aset daerah dirumah dinas mantan wakil walikota itu tidak dapat dipertanggung jawabkan, katanya. (Asroel bb)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*