Pemko Bukittinggi Alokasikan Dana Pembangunan RSUD Tahun 2020 Rp. 113 Miliar

RSUD Bukittinggi Tetap Dilanjutkan. (Foto Fay)

Bk.Tinggi, merapinews.com.

Meski Putus Kontrak. Pembangunan RSUD Bukittinggi Tetap Dilanjutkan.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. SH, menyatakan hal itu dalam sidang paripurna DPRD Bukittinggi, dalam rangka hantaran nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020. Rabu 21/11.

Dalam sidang Paripurna yang juga dihadiri Ketua. Wakil ketua dan anggota dewan Bukittinggi, bersama Forkopimda dan para ASN itu, ia mengakui pelaksanaan pembangunan RSUD Bukittinggi sebelumnya memang terjadi putus kontrak 7 Oktober lalu, karena ketidak mampuan PT. Bangun Kharisma Prima sebagai pemenang lelang. “Progres pekerjaan seharusnya sudah selesai 52,053 persen, ternyata rekanan itu hanya mampu menyelesaikan pekerjaanya 25,693 persen”, ujar Ramlan Nurmatias.

Sebagai mana kita ketahui, ujarnya mengingatkan. Selama ini Pemerintah Daerah telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 2013 sebagai mana yang telah diubah dengan Perda No. 3 tahun 2017 tentang pembentukan dana cadangan untuk pembangunan RSUD itu.

Perda itulah yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Bukittinggi untuk membiayai pembangunan RSUD Bukittinggi senilai Rp. 113 miliar lebih, urainya sambil merinci dana yang telah dikucurkan untuk pembangunan RSUD Bukittinggi tahun 2013 senilai Rp. 15 miliar, Tahun 2014 Rp. 10 miliar dan APBD Perubahan tahun 2014 Rp. 15 miliar.

Sementara untuk tahun yang sama (2015) katanya, ia juga menyebut masih ada kucuran dana sebesar Rp. 10 miliar, kemudian pada tahun yang sama melalui APBD perubahan juga dikucurkan dana sebesar Rp. 5 miliar.

Menyusul melalui APBD 2016 pihaknya juga masih mengucurkan dana sebesar RP. 15 miliar, dan terakir melalui APBD perubahan tahun 2017 sebesar Rp. 43 miliar.

Pada bagian lain Walikota Bukittingi, tidak lupa mengingatkan, bahwa pembangunan RSUD Bukittinggi itu sebagai mana yang tertuang dalam nota kesepakatan bersama no. 180/18/HUK-E/2017, dibangun dengan metode tahun jamak.

Tapi berhubung serapan alokasi anggaran tahun tahun 2019 tidak terlaksana dengan tepat, tentu saja berimplikasi pada sisa alokasi anggaran 2019 dan ini dapat dialihkan ke APBD 2020 tanpa harus mengubah pelaksanaan tahun jamak pembangunan Ramah Sakit itu, yaitu tetap tahun 2018, 2019 dan 2020, tutur Walikota.

Oleh karena itu, urai Ramlan Nurmatias, sesuai dengan nota kesepakatan tadi, kiranya perlu dilakukan perubahan ketiga atas Perda No. 18 tahun 2013 yaitu menyangkut materi yang mengatur tahapan pencairan dana cadangan pada tahun 2018 sebesar Rp. 13 miliar, tahun anggaran 2019 Rp. 14 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 84 miliar.

Atas kondisi yang terjadi, urai Walikota Bukittinggi itu melanjutkan, maka perubahan atas Perda tentang pembentukan dana cadangan pembangunan RSUD sudah merupakan satu keharusan, karena perubahan itu merupalan wujud nyata ketaatan kita terhadap amanat dan peraturan dan perundangan, katanya.(asroel bb)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*